AD/ART SPEE

Anggaran Dasar Serikat Pekerja Elektronik Elektrik
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Periode 2016 – 2021

Mukadimah

cropped-cropped-LOGO-SPEE-FSPMI1.jpgBahwa Pembangunan Nasional yang sedang dicanangkan bangsa Indonesia merupakan upaya segenap potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur Kemerdekaan Republik Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta sejahtera lahir maupun batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sebagai bagian dari potensi bangsa, pekerja Indonesia menempati posisi dan peran yang penting dan strategis yaitu sebagai pelaku aktif pembangunan nasional khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan industri. Untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya terutama agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan masa depan kaum pekerja perlu bersepakat dan meneguhkan tekad untuk terus berikhtiar meningkatkan kualitas keahlian, pengetahuan, ketrampilan, disiplin dan etos kerja serta tanggung jawab sesuai dengan ilmu dan tekhnologi agar mampu memperjuangkan kepentingan pekerja dan masyarakat Indonesia pada umumnya demi tercapainya peningkatan kesejahteraan.

Bahwa untuk mencapai efektifitas peranan kaum pekerja diperlukan wadah dan sarana untuk berperan serta dan berprestasi, yaitu suatu organisasi serikat pekerja yang tangguh, kuat, mandiri dan berwibawa, yang dibangun dari, oleh dan untuk pekerja secara bebas, demokratis dan bertanggung jawab dengan mengacu pada semangat deklarasi pembentukan Serikat Pekerja Metal Indonesia yang dicetuskan tanggal 6 Pebruari 1999 dan ikrar kebulatan tekad membentuk suatu model gerakan serikat pekerja dari tingkat paling bawah, yang selanjutnya pada 6 Pebruari 2001 menjadi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dimana Serikat Pekerja Elektronik Elektrik menjadi salah satu Serikat Pekerja Anggota.

Atas dasar pandangan dan pemikiran kedepan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pekerja Indonesia, maka disusunlah organisasi ini secara nasional berdasarkan lapangan pekerjaan dan sektor industri sejenis sesuai dengan Anggaran Dasar yang diatur sebagai berikut:

( Download File Via google Drive : AD ART SPEE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian istilah-istilah
Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang disingkat AD dan ART SPEE FSPMI ini yang dimaksud dengan:
1. Pekerja adalah seseorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
2. Ruang lingkup keanggotaan adalah batasan dimana seseorang bisa menjadi anggota SPEE FSPMI.
3. Anggota perseorangan adalah anggota yang bekerja pada ruang lingkup keanggotaan SPEE FSPMI dan belum terbentuk unit kerja.
4. Aktivis SPEE FSPMI adalah orang yang menjadi pengurus atau pernah menjadi pengurus organisasi pada tingkat Pimpinan Cabang dan atau tingkat Pimpinan Pusat SPEE FSPMI.
5. Afiliasi adalah pernyataan bergabung.
6. Kedaulatan adalah wewenang.
7. Permusyawaratan adalah tata cara melakukan musyawarah.
8. Pergantian antar waktu adalah pergantian seorang pengurus organisasi atau lebih.
9. Kondisi luar biasa adalah kondisi yang dapat berakibat dipercepat atau diperlambat suatu permusyawaratan.
10. Munaslub adalah munas yang dilakukan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan organisasi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan .
11. Muscablub adalah muscab yang dilakukan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan organisasi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan .
12. Musniklub adalah musnik yang dilakukan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan organisasi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan .
13. Quorum adalah sahnya sidang dalam permusyawaratan untuk mengambil keputusan.
14. Keadaan darurat adalah keadaan luar biasa yang harus segera diambil tindakan organisasi, dalam rangka menjaga jalannya organisasi.
15. Pemberhentian sementara adalah berhentinya seorang atau beberapa orang pengurus yang bersifat sementara atau sebelum adanya keputusan mengikat dari organisasi
16. Peraturan peralihan adalah kondisi yang terjadi pada saat atau masa transisi dari peraturan lama kepada peraturan yang baru.
17. Full timer adalah seseorang yang bekerja secara penuh waktu pada organisasi atau kantor sekretariat serikat pekerja.

BAB II
NAMA DAN BENTUK

Pasal 2
Organisasi ini bernama Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang disingkat SPEE FSPMI.

Pasal 3
Organisasi ini berbentuk gabungan serikat pekerja sektor industri elektronik dan elektrik, serta jasa penunjangnya yang merupakan Serikat Pekerja Anggota pada tingkat Nasional.

BAB III
LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 4
Lambang
Organisasi ini memiliki lambang huruf e yang berbentuk gerigi berwarna emas dan tulisan SPEE FSPMI berwarna hijau, yang mencerminkan:
1. Huruf e; melambangkan persatuan dan kesatuan kaum pekerja di sektor industri elektronik dan elektrik, serta jasa penunjangnya.
2. Gerigi; melambangkan pergerakan.
3. Warna emas; melambangkan kesejahteraan bagi kaum pekerja beserta keluarganya.
4. Warna hijau pada tulisan SPEE FSPMI melambangkan pertumbuhan anggota.

Pasal 5
Bendera
Disamping Bendera Merah Putih dan Bendera Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, organisasi ini mempunyai Bendera Serikat Pekerja Elektronik Elektrik dengan lambang organisasi SPEE FSPMI

BAB IV
KEDUDUKAN DAN AFILIASI

Pasal 6
Kedudukan
Pusat organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 7
Afiliasi
Organisasi ini sebagai Serikat Pekerja Anggota dan berafiliasi ke dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

BAB V
ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 8
Asas
Organisasi ini berazaskan Pancasila.

Pasal 9
Sifat
Organisasi ini bersifat demokratis, independen, profesional, representatif dan bertanggung jawab.

Pasal 10
Tujuan
Organisasi ini bertujuan untuk:
1. Mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 bagi kaum pekerja dan rakyat Indonesia pada umumnya
2. Menghimpun dan menyatukan gerakan kaum pekerja dalam sektor industri elektronik dan elektrik, serta jasa penunjangnya untuk mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja.
3. Memperbaiki kualitas kehidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara meningkatkan, melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan kaum pekerja
4. Mewujudkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta meningkatkan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja
5. Meningkatkan Hubungan Industrial guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi meningkatnya produktifitas nasional menuju tercapainya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pekerja serta keluarga pada khususnya.

BAB VI
PERAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 11
Peran
Organisasi ini berperan untuk:
1. Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peran kaum pekerja di sektor industri elektronik dan elektrik. Serta jasa penunjangnya.
2. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya.
3. Menciptakan syarat-syarat kerja yang layak yang mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial.
4. Meningkatkan kualitas anggota dibidang pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan profesi serta kemampuan berorganisasi.

Pasal 12
Fungsi
Organisasi ini memiliki fungsi antara lain: :
1. Sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja Indonesia pada sektor industri elektronik dan elektrik, serta jasa penunjangnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan disiplin, etos kerja, serta produktifitas.
2. Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan program pembangunan nasional khususnya sektor ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.
3. Sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
4. Sebagai sarana dalam melakukan perlindungan dan pembelaan hak-hak serta kepentingan pekerja.

Pasal 13
Wewenang
Organisasi ini di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Unit Kerja memiliki kewenangan antara lain untuk:
1. Menangani masalah ketenagakerjaan yang seluas-luasnya.
2. Bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.
3. Berunding untuk dan atas nama anggota dengan pengusaha dan atau organisasi gabungan pengusaha.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 14
Anggota
Yang dapat menjadi anggota SPEE FSPMI adalah:
1. Pekerja pada sektor industri elektronik dan elektrik;
2. Pekerja pada sektor industri penunjang elektronik dan elektrik;
3. Pekerja pada jasa elektronik dan elektrik serta jasa penunjangnya; dan
4. Anggota perseorangan dan aktivis SPEE FSPMI.
Pasal 15
Ruang Lingkup Keanggotaan
Ruang lingkup keanggotaan SPEE FSPMI meliputi:
1. Industri elektronik antara lain adalah audio-visual, peralatan penyiaran, peralatan telekomunikasi, komunilkasi dan informasi, peralatan rumah tangga, peralatan musik, peralatan photografi, komputer, printer, komponen elektronik, tabung glass dan industri sejenisnya.
2. Industri elektrik antara lain adalah pembangkit tegangan, industri kabel system dan accesories, kabel power, kabel serat optik, industri instalasi, KWH meter, lampu dan industri sejenisnya.
3. Industri penunjang elektronik antara lain adalah industri yang produknya menjadi penunjang industri elektronik antara lain : casing, karton, label, stereofom, press, plating, printing, PCB dan sejenisnya;
4. Industri penunjang elektrik antara lain adalah industri yang produknya menjadi penunjang industri elektrik antara lain : casing, karton, MCB, ballast, press, moulding dan sejenisnya;
5. Jasa penunjang industri elektronik dan elektrik antara lain adalah semua pekerjaan yang berhubungan dengan elektronik dan elektrik serta kegiatan penunjang strategis lainnya, seperti : jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa penjualan dan pengadaan, jasa transportasi produk elektronik dan elektrik, jasa instalasi dan jasa terkait lainnya.

Pasal 16
Hak Anggota
Hak anggota SPEE FSPMI antara lain adalah:
1. Memiliki Kartu Tanda Anggota.
2. Memilih dan dipilih.
3. Berbicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi.
4. Terlibat aktif dalam merumuskan keputusan-keputusan organisasi.
5. Membela dan dibela dalam sidang organisasi.
6. Mendapat bimbingan, perlindungan, pembelaan dan pengembangan diri.

Pasal 17
Kewajiban Anggota
Kewajiban anggota SPEE FSPMI antara lain adalah:
1. Membayar uang pangkal, uang iuran dan uang konsolidasi.
2. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPEE FSPMI.
3. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
4. Turut aktif dalam melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.

BAB VIII
KEPENGURUSAN

Pasal 18
Tingkatan Kepengurusan
Kepengurusan SPEE FSPMI diatur berdasarkan tingkatan sebagai berikut :
1. Tingkat nasional dipimpin oleh Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan disingkat PP SPEE FSPMI.
2. Tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan disingkat PC SPEE FSPMI.
3. Tingkat perusahaan dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan disingkat PUK SPEE FSPMI.

Pasal 19
Pimpinan Pusat
Susunan pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI diatur sebagai berikut :
1. Berjumlah sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang dan sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang.
2. Komposisi kepengurusan sekurang-kurangnya 30 % perempuan.
3. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pengurus bekerja penuh waktu.
4. Sebagai alat kelengkapan organisasi maka tingkat Pimpinan Pusat SPEE FSPMI dapat membentuk direktorat.
5. Direktorat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pimpinan Pusat SPEE FSPMI dan disahkan oleh Pimpinan Pusat SPEE FSPMI
6. Pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI merupakan pemegang mandat MUNAS secara kolektif.

Pasal 20
Pimpinan Cabang
Susunan pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI diatur sebagai berikut :
1. Berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
2. Komposisi kepengurusan sekurang-kurangnya 30 % adalah perempuan.
3. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengurus bekerja penuh waktu
4. Sebagai alat kelengkapan organisasi maka ditingkat Pimpinan Cabang SPEE FSPMI dapat dibentuk biro.
5. Biro merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pimpinan Cabang SPEE FSPMI dan disahkan oleh Pimpinan Cabang SPEE FSPMI
6. Pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI merupakan pemegang mandat MUSCAB secara kolektif.

Pasal 21
Pimpinan Unit Kerja
Susunan pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI diatur sebagai berikut :
1. Berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
2. Komposisi kepengurusan sekurang-kurangnya 30% adalah perempuan dan atau berdasarkan jumlah anggota SPEE FSPMI.
3. Sebagai alat kelengkapan organisasi maka ditingkat Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI dibentuk Perwakilan Anggota.
4. Perwakilan anggota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI dan disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.
5. Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI merupakan pemegang mandat MUSNIK secara kolektif.

BAB IX
KEDAULATAN DAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 22
Kedaulatan
Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui permusyawaratan sesuai tingkatan organisasi.
Pasal 23
Permusyawaratan
Permusyawaratan SPEE FSPMI terdiri dari :
1. Musyawarah pada tingkat nasional, disebut musyawarah nasional yang selanjutnya disingkat MUNAS.
2. Musyawarah pada tingkat cabang, disebut musyawarah cabang yang selanjutnya disingkat MUSCAB.
3. Musyawarah pada tingkat unit kerja, disebut musyawarah unit kerja yang selanjutnya disingkat MUSNIK.

Pasal 24
MUNAS
Ketentuan MUNAS diatur sebagai berikut :
1. MUNAS adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat Pimpinan Pusat SPEE FSPMI.
2. MUNAS diadakan 5 (lima) tahun sekali.
3. MUNAS berwenang:
a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI;
b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPEE FSPMI;
c. Membahas dan menetapkan program kerja nasional SPEE FSPMI;
d. Menyusun dan menetapkan anggaran organisasi secara nasional;
e. Memilih dan menetapkan komposisi kepersonaliaan pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI; dan
f. Membentuk tim verifikasi bila diperlukan.
4. Dalam kondisi luar biasa Musyawarah Nasional dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan Rakernas dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Cabang SPEE FSPMI.

Pasal 25
MUSCAB
Ketentuan MUSCAB diatur sebagai berikut :
1. MUSCAB adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat Pimpinan Cabang SPEE FSPMI.
2. MUSCAB diadakan 5 (lima) tahun sekali.
3. MUSCAB berwenang untuk:
a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI;
b. Membahas dan menetapkan Program Kerja Pimpinan Cabang sebagai penjabaran Program Kerja Pimpinan Pusat SPEE FSPMI dan program lainnya yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pimpinan Cabang SPEE FSPMI;
c. Menyusun dan menetapkan anggaran belanja organisasi dan rekomendasi Pimpinan Cabang SPEE FSPMI;
d. Memilih dan menetapkan komposisi kepersonaliaan pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI; dan
e. Membentuk tim verifikasi bila diperlukan.
4. Dalam kondisi luar biasa Musyawarah Cabang dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan Rakercab dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.

Pasal 26
MUSNIK
Ketentuan MUSNIK diatur sebagai berikut :
1. MUSNIK adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.
2. MUSNIK diadakan 4 (empat) tahun sekali.
3. MUSNIK berwenang untuk:
a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI;
b. Membahas dan menetapkan program kerja Pimpinan Unit Kerja sebagai penjabaran program kerja Pimpinan Cabang dan program kerja Pimpinan Pusat SPEE FSPMI;
c. Menyusun dan menetapkan anggaran belanja organisasi dan rekomendasi Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI;
d. Memilih dan menetapkan komposisi kepersonaliaan pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI; dan
e. Membentuk tim verifikasi bila diperlukan.
4. Dalam kondisi luar biasa Musyawarah Unit Kerja dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan Rakernik dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota SPEE FSPMI.

BAB X
RAPAT-RAPAT ORGANISASI

Pasal 27
Rapat-rapat
Rapat-rapat SPEE FSPMI terdiri dari :
1. Rapat kerja nasional, disingkat RAKERNAS.
2. Rapat kerja cabang, disingkat RAKERCAB.
3. Rapat kerja unit kerja, disingkat RAKERNIK.
4. Rapat rutin dilakukan pada semua tingkatan, disingkat RATIN.

Pasal 28
RAKERNAS
Ketentuan RAKERNAS diatur sebagai berikut :
1. RAKERNAS adalah rapat kerja organisasi ditingkat Pimpinan Pusat SPEE FSPMI yang berada diantara dua MUNAS.
2. RAKERNAS dipimpin oleh Pimpinan Pusat SPEE FSPMI.
3. RAKERNAS diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
4. RAKERNAS merupakan forum konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan evaluasi tingkat pimpinan pusat dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pengembangan organisasi, yang berwenang untuk:
a. Mengevaluasi program kerja Pimpinan Pusat SPEE FSPMI;
b. Merekomendasi program kerja tahunan;
c. Menetapkan keputusan penting lainnya;
d. Menetapkan kondisi luar biasa; dan
e. Menindaklanjuti hasil laporan tim internal auditor FSPMI.
Pasal 29
RAKERCAB
Ketentuan RAKERCAB diatur sebagai berikut :
1. RAKERCAB adalah rapat kerja organisasi ditingkat Pimpinan Cabang SPEE FSPMI yang berada diantara dua MUSCAB.
2. RAKERCAB dipimpin oleh Pimpinan Cabang SPEE FSPMI.
3. RAKERCAB diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
4. RAKERCAB merupakan forum konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan evaluasi tahunan pada tingkat cabang dalam rangka keterpaduan program dan pengembangan organisasi dan berwenang untuk :
a. Mengevaluasi program kerja Pimpinan Cabang SPEE FSPMI;
b. Merekomendasi program kerja tahunan;
c. Menetapkan keputusan penting lainnya; dan
d. Menetapkan kondisi luar biasa.

Pasal 30
RAKERNIK
Ketentuan RAKERNIK diatur sebagai berikut :
1. RAKERNIK adalah rapat kerja organisasi ditingkat Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI yang berada diantara dua Musnik.
2. RAKERNIK dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.
3. RAKERNIK diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan atau setiap saat bila diperlukan.
4. RAKERNIK merupakan forum koordinasi, konsolidasi dan evaluasi tahunan pada tingkat pimpinan unit kerja dalam rangka keterpaduan program dan pengembangan organisasi dan berwenang untuk:
a. Mengevaluasi program kerja Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI;
b. Merekomendasi program kerja tahunan;
c. Menetapkan keputusan dan kebijaksanaan yang memerlukan dukungan anggota secara luas; dan
d. Menetapkan kondisi luar biasa.

Pasal 31
RATIN SPEE FSPMI
1. RATIN Pimpinan Pusat SPEE FSPMI terdiri dari:
a. Rapat sekretariat; dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara dan staf tentang kesekretariatan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan satu kali.
b. Rapat pengurus; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI dan sekurang-kurangnya satu bulan satu kali dan atau setiap saat jika diperlukan.
c. Rapat pleno; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI dan utusan Pimpinan Cabang SPEE FSPMI dilaksanakan jika dipandang perlu.
d. Rapat koordinasi bidang; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI dan Pimpinan Cabang SPEE FSPMI bidang tertentu.
2. RATIN Pimpinan Cabang SPEE FSPMI terdiri dari :
a. Rapat sekretariat; dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan staf tentang kesekretariatan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan satu kali.
b. Rapat pengurus; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan satu kali dan atau setiap saat jika diperlukan.
c. Ratin pleno; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI dan pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI, dilaksanakan jika dipandang perlu.
d. Rapat koordinasi bidang; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI dan pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI bidang tertentu.
3. RATIN Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI terdiri dari :
a. Rapat sekretariat; dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara tentang kesekretariatan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan satu kali.
b. Rapat pengurus; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan satu kali.
c. Rapat pleno; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Unit Kerja dan Perwakilan Anggota SPEE FSPMI dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan atau dapat dilaksanakan jika dipandang perlu.

BAB XI
K E U A N G A N

Pasal 32
Keuangan
Sumber keuangan SPEE FSPMI diperoleh dari:
1. Uang pangkal;
2. Uang iuran anggota;
3. Uang konsolidasi;
4. Sumbangan yang tidak mengikat;
5. Koperasi dan usaha-usaha lain yang sah.

BAB XII
Pergantian Antar Waktu Dan Sanksi

Pasal 33
Pergantian Antar Waktu
1. Dalam hal Ketua Umum, Ketua PC dan Ketua PUK berhalangan tetap dan masa jabatannya belum berakhir, maka Sekretaris Umum/Sekretaris secara otomatis mengambil alih jabatan Ketua Umum/Ketua.
2. Penetapan Sekretaris Umum/Sekretaris dan Pergantian antar waktu pengurus lainnya dilakukan atas persetujuan rapat pengurus pada masing-masing tingkatan.
3. Pergantian antar waktu disahkan oleh perangkat organisasi satu tingkat diatasnya.

Pasal 34
Sanksi Organisasi
1. Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota maupun pengurus organisasi yang melakukan tindakan indisipliner.
2. Sanksi organisasi dikenakan kepada anggota dan pengurus berupa:
a. Teguran lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Skorsing; dan
d. Pemberhentian dari anggota dan atau kepengurusan

BAB XIII
PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35
Peraturan Peralihan
Pada saat Anggaran Dasar ini disahkan, anggaran dasar periode 2011 – 2016 dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga SPEE FSPMI dan atau Peraturan Organisasi (PO).

Pasal 36
Penutup
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan disahkan dalam MUNAS V SPEE FSPMI serta merupakan pedoman organisasi sampai dengan MUNAS berikutnya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 09 Pebruari 2016

Musyawarah Nasional V
Serikat Pekerja Elektronik ElektrikI
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

1. Kambusiha SH ( Ketua merangkap anggota ) (ttd)

2. Pipin Supinah ( Sekretaris merangkap anggota ) (ttd)

3. Herlina ( Anggota ) (ttd)

4. Isbandi Anggoro SH ( Anggota ) (ttd)

5. Adi Saptono ( Anggota ) (ttd)

Anggaran Rumah Tangga
Serikat Pekerja Elektronik Elektrik
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
Periode 2016 – 2021

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Ketentuan Keanggotaan
Yang dapat diterima menjadi anggota SPEE FSPMI adalah semua pekerja sebagaimana dimaksud dalam BAB VII Anggaran Dasar SPEE FSPMI.

Pasal 2
Tata Cara Menjadi Anggota
Mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Pimpinan Pusat SPEE FSPMI dengan mengisi formulir pendaftaran melalui:
1. Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI di tempat pekerja bekerja.
2. Pimpinan Cabang SPEE FSPMI setempat untuk Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI yang belum terbentuk.
3. Pimpinan Pusat SPEE FSPMI untuk menjadi anggota perseorangan maupun Pimpinan Cabang yang belum terbentuk.

Pasal 3
Kartu Tanda Anggota
1. Anggota yang telah membuat permohonan menjadi anggota dan mengisi formulir pendaftaran diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA)
2. KTA dibuat dan didistribusikan oleh Pimpinan Cabang SPEE FSPMI yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat SPEE FSPMI.

Pasal 4
Sahnya Keanggotaan
Keanggotaan SPEE FSPMI dinyatakan sah apabila memiliki Kartu Tanda Anggota.

Pasal 5
Berakhirnya Keanggotaan
Seorang anggota SPEE FSPMI hilang status keanggotaannya karena :
1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
3. Bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja lain.
4. Diberhentikan oleh SPEE FSPMI

BAB II
KOMPOSISI KEPERSONALIAAN KEPENGURUSAN DAN PEMBIDANGAN

Pasal 6
Tingkat Pimpinan Pusat
Susunan kepersonalian pengurus pada tingkat Pimpinan Pusat SPEE FSPMI diatur sebagai berikut :
a. Dipimpin oleh seorang Ketua Umum;
b. Dibantu oleh 8 (delapan) orang Ketua, dengan pembidangan sebagai berikut :
1) Ketua 1; Bidang Pendidikan;
2) Ketua 2; Bidang Organisasi;
3) Ketua 3; Bidang Hukum dan Pembelaan;
4) Ketua 4; Bidang PKB;
5) Ketua 5; Bidang K3;
6) Ketua 6; Bidang Informasi Komunikasi Dan Sosial Ekonomi;
7) Ketua 7; Bidang Pemberdayaan Perempuan;
8) Ketua 8; Bidang Penelitian dan Pengembangan;
c. Seorang Sekretaris Umum;
d. Dibantu oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Sekretaris;
e. Seorang Bendahara Umum;
f. Sekurang-kurangnya Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum bekerja penuh waktu (full timer).

Pasal 7
Tingkat Pimpinan Cabang Dan Pimpinan Unit Kerja
1. Susunan kepersonalian pengurus pada tingkat Pimpinan Cabang dan Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI diatur sebagai berikut :
a. Dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua;
b. Dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Wakil Ketua Bidang;
c. Seorang Sekretaris;
d. Dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Wakil Sekretaris Bidang;
e. Seorang Bendahara;
f. Pada Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya Ketua dan atau Sekretaris bekerja penuh waktu (full timer).
2. Pembidangan pada Pimpinan Cabang dan Pimpinan Unit Kerja disesuaikan dengan jumlah kepengurusan dan diatur dalam tabel sebagai berikut:
a. Pendidikan
b. Organisasi
c. Hukum dan Pembelaan
d. PKB dan K3
e. Informasi komunikasi dan sosial ekonomi
f. Pemberdayaan perempuan

Jumlah Pengurus Bidang 1 Bidang 2 Bidang 3 Bidang 4 Bidang 5 Bidang 6
7 a, b, f c, d, e
9 a, b c, d e, f
11 a, b c d e, f
13 a, b c d e f
15 a b c d e f

BAB III
PERMUSYAWARATAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8
Kepesertaan Dalam Permusyawaratan
1. Peserta MUNAS adalah :
a. Pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI;
b. Pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI yang diberi mandat;
c. Utusan Dewan Pimpinan Pusat FSPMI yang diberi mandat; dan
d. Utusan Pimpinan Unit Kerja yang diberi mandat.
2. Peserta MUSCAB adalah :
a. Pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI;
b. Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI yang diberi mandat; dan
c. Utusan Pimpinan Pusat SPEE FSPMI yang diberi mandat.
3. Peserta MUSNIK adalah :
a. Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI ;
b. Anggota dan atau Perwakilan anggota yang diberi mandat ; dan
c. Pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI yang diberi mandat.

Pasal 9
Sahnya Musyawarah
Setiap musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25 dan 26 Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 10
Quorum
1. Sidang-sidang dalam permusyawaratan dinyatakan quorum atau sah apabila dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) dari jumlah peserta yang hadir.
2. Apabila quorum tidak tercapai sebagaimana dimaksud ayat (1) maka quorum dapat ditentukan dalam sidang tersebut .
Pasal 11
Pengambilan Keputusan
1. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka diadakan pemungutan suara dan keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
BAB IV
HAK SUARA

Pasal 12
Hak Suara Dalam MUNAS
Hak suara dalam MUNAS diatur sebagai berikut :
1. Pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Utusan Dewan Pimpinan Pusat FSPMI yang diberi mandat mempunyai 1 (satu) hak suara
3. Utusan Pimpinan Cabang SPEE FSPMI yang diberi mandat mempunyai hak suara kolektif dari Pimpinan Unit Kerja berdasarkan jumlah anggotanya yang diatur sebagai berikut:
a. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah anggota yang aktif membayar iuran;
b. 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (Seratus) anggota mendapat 1 (Satu) hak suara;
c. Setiap kelipatan 100 (Seratus) anggota mendapatkan tambahan 1 (Satu) hak suara.
4. Pengecualian untuk daerah yang belum terbentuk Pimpinan Cabang, maka Pimpinan Unit Kerja memberikan hak suaranya secara langsung sebagaimana ayat (3) huruf b dan c.
5. Setiap peserta MUNAS masing-masing harus disertai dengan surat mandat yang sah dari organisasi.

Pasal 13
Hak Suara Dalam MUSCAB
Hak suara dalam MUSCAB diatur sebagai berikut :
1. Pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara
2. Utusan Pimpinan Pusat SPEE FSPMI yang diberi mandat mempunyai 1 (satu) hak suara
3. Utusan Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI yang diberi mandat mempunyai hak suara kolektif dari anggota yang diatur sebagai berikut:
a. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah anggota yang aktif membayar iuran;
b. 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (Seratus) anggota mendapat 1 (Satu) hak suara;
c. Setiap kelipatan 100 (Seratus) anggota mendapatkan tambahan 1 (Satu) hak suara.
4. Setiap peserta MUSCAB masing-masing harus disertai dengan surat mandat yang sah dari organisasi.

Pasal 14
Hak Suara Dalam MUSNIK
Hak suara dalam MUSNIK diatur sebagai berikut :
1. Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Utusan Pimpinan Cabang SPEE FSPMI yang membawa mandat surat mendapat 1 (satu) hak suara
3. Hak suara dalam MUSNIK dihitung berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh Panitia Musnik yang sebelumnya dimusyawarahkan dalam rapat Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI dan harus dikonsultasikan dengan Pimpinan Cabang SPEE FSPMI setempat.

Pasal 15
Kepesertaan Dalam Rapat Kerja
1. Peserta RAKERNAS adalah :
a. Pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI ;
b. Pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI yang diberi mandat ;
c. Utusan Dewan Pimpinan Pusat FSPMI yang diberi mandat ;
d. Utusan Pimpinan Unit Kerja yang ditunjuk oleh Pimipinan Pusat SPEE FSPMI jika di kabupaten/kota belum terbentuk pimpinan cabang SPEE FSPMI
2. Peserta RAKERCAB adalah :
a. Pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI ;
b. Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI yang diberi mandat ;
c. Utusan Pimpinan Pusat FSPMI yang diberi mandat;
3. Peserta RAKERNIK adalah :
a. Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI ;
b. Anggota dan atau Perwakilan Anggota yang diberi mandat ;
c. Utusan Pimpinan Cabang SPEE FSPMI yang diberi mandat.

BAB V
TATA KERJA ORGANISASI

Pasal 16
Pembentukan, Pengesahan Dan Pembinaan
1. Pimpinan Pusat bertugas dan bertanggung jawab terhadap pembentukan, pengesahan dan pembinaan Direktorat dan Pimpinan Cabang SPEE FSPMI.
2. Pimpinan Cabang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pembentukan, pengesahan dan pembinaan Biro dan Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.
3. Pimpinan Unit Kerja bertugas dan bertanggung jawab terhadap pembentukan, pengesahan dan pembinaan perwakilan anggota dan anggotanya.
4. Perwakilan anggota bertugas dan bertanggung jawab sebagai komunikator terhadap anggota dalam bagiannya kepada pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.
5. Pengesahan pengurus dan pembuatan Surat Keputusan pada masing-masing tingkatan dibuat dan dikeluarkan oleh perangkat organisasi satu tingkat diatasnya.
6. Dalam hal disuatu Kabupaten/Kota belum terbentuk Pimpinan Cabang, maka Pimpinan Pusat secara langsung menjalankan fungsi dan tugas pembentukan, pengesahan serta pembinaan Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.
7. Dalam situasi dan kondisi tertentu, pengurus Pimpinan Cabang dapat berkomunikasi langsung dengan perwakilan anggota yang sebelumnya diberitahukan kepada pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.
8. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program kerja SPEE FSPMI.

Pasal 17
Tata Kerja
1. Tata kerja organisasi SPEE FSPMI dirumuskan dan disahkan melalui rapat organisasi sesuai tingkatan masing-masing.
2. Sistem tata kerja organisasi adalah kolektif dan pembidangan tugas dengan pengaturan sebagai berikut :
a. Pada tingkat Pimpinan Pusat :
 Perumus kebijakan adalah Ketua Umum, Ketua-ketua bidang dan Sekretaris Umum
 Pelaksanan kebijakan adalah Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris
 Pengelola keuangan adalah Bendahara Umum
b. Pada tingkat Pimpinan Cabang dan Pimpinan Unit Kerja sistem tata kerjanya diatur lebih rinci dalam Peraturan Organisasi (PO) pada masing-masing tingkatan.
3. Setiap Peraturan Organisasi (PO) dibuat dan ditetapkan melalui rapat kerja sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 18
Masa Jabatan dan Perangkapan Jabatan
Masa jabatan dan perangkapan jabatan di SPEE FSPMI diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Masa jabatan Ketua Umum dan Ketua Pimpinan Cabang paling lama untuk 2 (dua) periode secara berturut-turut.
2. Perangkapan jabatan maksimal 2 (dua) jabatan di semua tingkatan organisasi SPEE FSPMI, termasuk jabatan sebagai pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.
3. Perangkapan jabatan antar Serikat Pekerja Anggota dilarang.
4. Apabila terjadi perangkapan jabatan menyimpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, maka pengurus yang bersangkutan diharuskan memilih salah satunya.

BAB VI
PERSYARATAN MENJADI KETUA DAN PENGURUS

Pasal 19
Syarat Umum
1. Masih aktif dan tercatat sebagai anggota SPEE FSPMI.
2. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap perjuangan pekerja serta organisasi dan atau telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan organisasi.
3. Khusus untuk tingkat Pimpinan Pusat pernah mengikuti pendidikan Spesialisasi dan Kepemimpinan

Pasal 20
Syarat Khusus
1. Syarat menjadi Ketua Umum SPEE FSPMI adalah :
a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat; dan atau
b. Pernah menjadi Ketua dan atau Sekretaris Pimpinan Cabang.
2. Syarat menjadi Ketua Pimpinan Cabang SPEE FSPMI adalah :
a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang ; dan atau
b. Pernah menjadi Ketua dan atau Sekretaris Pimpinan Unit Kerja sekurang-kurangnya 1 periode; dan
c. Pernah mengikuti pendidikan Lanjutan dan Kepemimpinan.
3. Syarat menjadi Ketua Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI adalah :
a. Pernah menjadi Pengurus Pimpinan Unit Kerja; dan
b. Pernah mengikuti pendidikan Dasar dan Kepemimpinan
4. Dalam hal pembentukan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Unit Kerja yang baru terbentuk maka Ketua dapat ditetapkan oleh perangkat satu tingkat diatasnya.
5. Persyaratan untuk menjadi pengurus lainnya ditetapkan secara tehnis dalam Peraturan Organisasi SPEE FSPMI.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 21
Uang Pangkal
1. Besarnya uang pangkal adalah 2 % dari Upah Minimum Sektoral daerah setempat.
2. Uang pangkal dibayar sekali selama menjadi anggota dan belum pernah terputus, yang dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota SPEE FSPMI.
3. Uang pangkal merupakan hak dari Pimpinan Cabang SPEE FSPMI masing-masing wilayah, dan jika Pimpinan Cabang belum terbentuk maka uang pangkal menjadi hak Pimpinan Pusat SPEE FSPMI.

Pasal 22
Uang Iuran Anggota
1. Besarnya uang iuran anggota sekurang-kurangnya 1% dari Upah Minimum Sektoral daerah setempat
2. Selisih Upah Minimum daerah setempat terhadap Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota menjadi hak SPEE FSPMI.
3. Uang iuran anggota disentralisir ke Dewan Pimpinan Pusat FSPMI oleh Pimpinan Unit Kerja untuk kemudian didistribusikan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang SPEE FSPMI .

Pasal 23
Distribusi Uang Iuran Anggota
1. Uang iuran anggota dari Dewan Pimpinan Pusat FSPMI kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang SPEE FSPMI didistribusikan melalui Pimpinan Pusat SPEE FSPMI .
2. Mekanisme pembayaran uang iuran anggota diatur sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPMI dan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat FSPMI.
3. Dewan Pimpinan Pusat FSPMI berkewajiban membuat laporan keuangan ke seluruh perangkat organisasi dibawahnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 24
Uang Konsolidasi
1. Uang konsolidasi organisasi adalah uang yang diberikan dari anggota kepada organisasi karena hasil perjuangan peningkatan kesejahteraan, pembelaan dan atau bantuan penyelesaian terhadap masalah yang terjadi.
2. Uang konsolidasi organisasi menjadi hak Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Pusat SPEE FSPMI dan atau menjadi hak dari perangkat yang langsung membantu penyelesaian masalah tersebut.
3. Besarnya uang konsolidasi organisasi adalah sekurang-kurangnya 2% dari perkara yang ditangani yang hasilnya diatas ketentuan yang berlaku.
4. Distribusi uang konsolidasi kepada setiap tingkatan ditetapkan dalam rapat yang dilakukan untuk itu.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DAN KEADAAN DARURAT

Pasal 25
Pemberhentian Sementara dari Pengurus
1. Tindakan pemberhentian sementara terhadap semua tingkatan pengurus SPEE FSPMI diambil karena hal-hal sebagai berikut:
a. Melalaikan tugas organisasi;
b. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi;
c. Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi;
d. Hasil nota dan rekomendasi dari Tim Internal Auditor terbukti secara sah dan berdasarkan rapat yang diadakan untuk itu.
2. Tindakan pemberhentian sementara mengacu kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga SPEE FSPMI dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga FSPMI.

Pasal 26
Berhenti dari Pengurus
1. Status kepengurusan SPEE FSPMI dinyatakan hilang atau berhenti karena:
a. Yang bersangkutan meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Menjadi pengurus serikat pekerja lain;
d. Tindakan indisipliner;
e. Diberhentikan oleh organisasi.
2. Sejak hilangnya status kepengurusan SPEE FSPMI, maka secara otomatis hak dan kewajibannya sebagai pengurus dinyatakan gugur.

Pasal 27
Tata Cara Pemberhentian dari Pengurus
1. Tindakan pemberhentian terhadap pengurus SPEE FSPMI diambil setelah:
a. Dalam masa pemberhentian sementara yang bersangkutan melanggar lagi ketentuan-ketentuan organisasi SPEE FSPMI;
b. Hasil nota dan rekomendasi dari Tim Internal Auditor terbukti secara sah dan membahayakan organisasi.
2. Tindakan pemberhentian pengurus SPEE FSPMI dilakukan melalui rapat khusus antara Pimpinan Pusat SPEE FSPMI dengan Dewan Pimpinan Pusat FSPMI.

Pasal 28
Pemberhentian Sementara dari Anggota
1. Tindakan pemberhentian sementara dari anggota SPEE FSPMI diambil karena hal-hal sebagai berikut:
a. Melalaikan tugas organisasi;
b. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi;
c. Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi;
d. Berdasarkan hasil rapat khusus untuk itu.
2. Tindakan pemberhentian sementara dari anggota SPEE FSPMI mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPEE FSPMI.

Pasal 29
Hilangnya Keanggotaan
1. Status keanggotaan SPEE FSPMI dinyatakan hilang atau berhenti karena:
a. Yang bersangkutan meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Menjadi pengurus serikat pekerja lain;
d. Tindakan indisipliner;
e. Diberhentikan oleh organisasi.
2. Sejak hilangnya status keanggotaan SPEE FSPMI, maka secara otomatis hak dan kewajibannya sebagai anggota dinyatakan gugur.

Pasal 30
Tata Cara Pemberhentian dari Anggota
1. Tindakan pemberhentian terhadap anggota SPEE FSPMI diambil setelah :
a. Dalam masa pemberhentian sementara yang bersangkutan melanggar lagi ketentuan-ketentuan organisasi SPEE FSPMI;
b. Berdasarkan hasil rapat khusus untuk itu.
2. Tindakan pemberhentian anggota SPEE FSPMI dilakukan melalui rapat khusus antara Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Pusat FSPMI.

Pasal 31
Pembelaan Diri
1. Pembelaan diri dari pemberhentian menjadi pengurus dan atau anggota SPEE FSPMI mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPEE FSPMI.
2. Teknis pelaksanaan pembelaan diri dilakukan dalam rapat khusus pada setiap tingkatannya.

Pasal 32
Keadaan Darurat
1. Dalam keadaan darurat Pimpinan Pusat SPEE FSPMI mempunyai wewenang membekukan, memberhentikan dan atau mengangkat sebagian dan atau seluruh pengurus sementara Pimpinan Cabang dan Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.
2. Penentuan pembekuan dan atau pengangkatan sebagian pengurus sementara oleh Pimpinan Pusat dilakukan setelah melakukan rapat koordinasi dengan pengurus organisasi pada tingkat bersangkutan.
3. Penentuan keadaan darurat ditetapkan dalam Rapat Kerja dan atau Rapat Pleno tingkat Pimpinan Pusat.

BAB IX
LAIN–LAIN

Pasal 33
Ketentuan Lain-lain
Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini disahkan, Anggaran Rumah Tangga periode 2011 – 2016 dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO).

BAB X
PENUTUP

Pasal 34
Penutup
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan disahkan dalam MUNAS V SPEE FSPMI serta merupakan pedoman organisasi sampai dengan MUNAS berikutnya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 09 Pebruari 2016

Musyawarah Nasional V
Serikat Pekerja Elektronik Elektrik
Federasi Serikat Pekerja Metal IndonesiaI

1. Kambusiha SH ( Ketua merangkap anggota ) ( )

2. Pipin Supinah ( Sekretaris merangkap anggota ) ( )

3. Herlina ( Anggota ) ( )

4. Isbandi Anggoro SH ( Anggota ) ( )

5. Saptono ( Anggota ) ( )